You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Soal Banjir Jakarta, Perlu Intervensi Pemerintah Pusa
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Soal Banjir Jakarta, Perlu Intervensi Pemerintah Pusat

Sebab persoalan antar daerah, antar wilayah, yang bisa menyelesaikan itu pemerintah pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, campur tangan pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) diperlukan untuk menangani persoalan banjir di Ibukota.

Dikatakan Djarot, perlunya intervensi pemerintah pusat alam penanganan banjir, karena keberadaan Badan Kerja Sama Pemerintah (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

DKI-Bodetabek Sepakat Tanggulangi Banjir

"Saya minta pemerintah pusat turun, ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, itu harus turun, sehingga ini semua duduk bareng, ada wakil pemerintah pusat, sebab persoalan antar daerah, yang bisa menyelesaikan itu pemerintah pusat," kata Djarot, Rabu (11/11).

Selama belum ada campur tangan pemerintah pusat terhadap BKSP, lanjut Djarot, persoalan banjir di DKI Jakarta sulit tertangani. Pasalnya, pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor yang berada di wilayah Jawa Barat.

"Selama badan kerjasama itu tidak mempunyai kewenangan yang mengikat diantara kita, maka ini akan menjadi badan yang impoten, tidak berfungsi dengan baik," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2250 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1264 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1221 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1074 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye996 personDessy Suciati