Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati menegaskan, lahan sekitar 9.618 meter persegi di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, sah milik Pemprov DKI Jakarta.

Lahan itu itu awalnya empang, terus kita uruk. Kemudian pada 2005, begitu selesai diuruk, tanah itu diakui warga dan minta dibebasin

Berdasarkan riwayat tanah, lahan yang‎ berada di wilayah RT04/04, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, tersebut telah dibebaskan pada tahun 1979.

‎"Lahan itu itu awalnya empang, terus kita uruk. Kemudian pada 2005, begitu selesai diuruk, tanah itu diakui warga dan minta dibebasin," kata Ratna, Kamis (12/11).

‎Karena sudah dibeli, lanjut Ratna, Pemprov DKI menolak membebaskan lahan yang diklaim warga. Penegasan mengenai status lahan itu milik DKI juga telah disampaikan secara tertulis kepada Lurah Pondok Kopi, Panangaran Ritonga, melalui surat resmi.

"‎Iya saya kirim surat balasan ke lurah kalau tanah itu memang sudah dibeli Pemprov DKI pada tahun 1979," jelas Ratna.

Sekretaris Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Suryo Wargo menambahkan, sekitar tahun 1979, ada pembebasan lahan untuk pembangunan TPU yang dilakukan di tingkat wali kota oleh tim panitia 9. Usai dibebaskan, lahan itu kemudian diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Setelah diserahkan, kita ada pelaksanaan pengurukan tanah di TPU Pondok Kelapa. Begitu selesai diuruk, tanah itu ada yang mengklaim‎, katanya milik masyarakat," ujar Suryo.

Suryo mengungkapkan, lahan yang sudah dibebaskan tim panitia 9 tersebut diklaim empat orang warga. Empat orang warga yang mengklaim tanah itu kemudian disarankan untuk menempuh jalur hukum di pengadilan.

"‎‎Karena kita punya bukti kepemilikan foto kopi Kartu Inventaris Barang (KIB), girik dan Surat Pelepasan Hak (SPH). Kondisi lahan yang sudah dibebaskan sekarang masih kosong setelah kita uruk. Jadi belum digunakan untuk kuburan," papar Suryo.