You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki: Banjir di Kramat Jati Bukan Akibat Tanggul Jebol
photo Doc - Beritajakarta.id

Basuki: Banjir di Kramat Jati Bukan Akibat Tanggul Jebol

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan banjir di kawasan Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur bukan disebabkan karena adanya tanggul jebol.

Dia (petugas) buka pintunya. Kami kan bilang nggak boleh air melewati tanggul. Kalau lintasan air melewati tanggul pasti jebol. Jadi daripada jebol, lebih baik buka pintu

"Nggak jebol. Kami sudah cek," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

‎Menurut Basuki, berdasarkan pengecekan di lapangan, genangan yang melanda kawasan Kramat Jati muncul akibat dibukanya pintu air Kali Baru di kawasan Hek, Jakarta Timur. Hal tersebut terpaksa dilakukan guna menghindari jebolnya tanggul di sekitar Pasar Kramat Jati.

Pintu Air Rusak, Penyebab Banjir di Kelurahan Tengah

"Dia (petugas) buka pintunya. Kami kan bilang nggak boleh air melewati tanggul. Kalau lintasan air melewati tanggul pasti jebol. Jadi daripada jebol, lebih baik buka pintu," ucapnya.

Basuki mengakui, langkah yang diambil Pemprov DKI belum efektif untuk mengatasi banjir kiriman dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Cara paling efektif mengatasi banjir tetap dengan jalan normalisasi saluran dan sungai.

"Kalau buka pintu air ya kalian lihat saja sungai sama tepi rumah tingginya sama. Makanya harus normalisasi nggak ada pilihan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati