You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Sekda Minta SKPD Sisir Anggaran Sebelum Dikoreksi Gubernur
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

SKPD Diminta Lakukan Penyisiran Anggaran

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terlebih dahulu melakukan penyisiran anggaran dalam KUA-PPAS sebelum disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta. Sebab, dari 10 SKPD yang sudah diperiksa secara langsung oleh gubernur, keseluruhannya masih harus dikoreksi.

Kalau sampai eselon tiga tidak bisa jelaskan pekerjaan, naif betul. Jadi bapak ibu harus kuasai substansi materi

Dikatakan saefullah, pengkoreksian dilakukan terhadap program-program yang bersifat seremonial dan tidak berkenaan langsung terhadap masyarakat seperti sosialisasi, seminar dan belanja kebutuhan kantor. Selain dinilai sebagai pemborosan, program-program yang dievaluasi pun banyak yang tidak mampu dijelaskan oleh pejabat terkait.

"Kalau sampai eselon tiga tidak bisa jelaskan pekerjaan, naif betul. Jadi bapak ibu harus kuasai substansi materi. Kalau abu-abu atau ragu hilangkan saja," ujar Saefullah, saat Rapim di Balai Kota, Senin (23/11).

DKI-DPD RI Gelar Rapat Konsolidasi Percepatan Pembangunan

Karenanya, Saefullah meminta SKPD untuk terlebih dahulu melakukan penyisiran secara internal sebelum disampaikan kepada gubernur.

"Teman-teman matangkan dengan eselon 3. Satu persatu disisir sebelum dibawa ke gubernur," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11486 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1350 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye996 personBudhi Firmansyah Surapati