You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Puluhan Ribu KK Terancam Tak Dapat Rusun
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Ribuan KK Terancam Tak Dapat Rusun

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama‎ menuturkan, batalnya penyerahan lahan di kawasan Kemayoran kepada Pemprov DKI akibat munculnya penolakan dari DPR RI, membuat puluhan ribu warga miskin di Jakarta terancam batal mendapatkan hunian rusun.

Kalau Kemayoran golf dikasih pada kita, kita bisa bikin lapangan bola. Main golf satu hari hanya 30 orang. Tapi kalau bikin 10 lapangan sepakbola di situ yang main bisa 220 orang

"‎‎Dampaknya bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu orang. Itu ya kalau kita bisa bangun 7.000 unit saja di situ, bisa ada 7.000 an Kepala Keluarga (KK) dapat hunian di rusun," ujarnya di Balai Kota, Jumat (4/12).

‎‎

Basuki Tak Permasalahkan Jika Asian Games Batal di Jakarta

Basuki merasa aneh dengan sikap DPR RI yang tidak mendukung Pemprov DKI membangun rusun bagi Masyarakat Berekonomi Rendah (MBR). Para wakil rakyat itu sebaliknya justru mendukung Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran membangun bangunan komersil di lahan Kemayoran.‎

‎"Makanya saya juga merasa aneh sama DPR. Kita keluar duit bangun buat rumah orang miskin kok ga boleh? Malah izinkan PPK Kemayoran membangun buat komersil‎," cetusnya.

Padahal, kata Basuki, beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) telah menginstruksikan agar kawasan utara tidak ada lagi kawasan kumuh. Seharusnya untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan  pembangunan rusun yang banyak di DKI Jakarta.

"Kalau mau ga ada lagi kawasan kumuh kan mesti ada bank tanah dulu dong. Wapres  waktu itu juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa gak dikasih DKI buat bangun rumah susun agar orang-orang di kawasan kumuh itu bisa dipindahin," katnya.

Dikatakan Basuki, apabila kawasan Kemayoran itu diserahkan ke Pemprov DKI, pihaknya tidak hanya akan membangun rumah susun bagi warga miskin yang‎ tinggal di bantaran sungai. Tetapi sekaligus juga mengubah fungsi lapangan golf di kawasan itu menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lapangan sepakbola yang lebih bermanfaat.

"Kalau Kemayoran golf dikasih pada kita, kita bisa bikin lapangan bola. Main golf satu hari hanya 30 orang. Tapi kalau bikin 10 lapangan sepakbola di situ yang main bisa 220 orang, itu belum pelatih dan pemain cadangan. Jadi aneh sekali menurut saya," jelasnya.

‎Basuki menambahkan, untuk menghapus kawasan kumuh di wilayah DKI dibutuhkan pembangunan rumah susun dalam jumlah banyak. Khususnya, rumah susun untuk warga miskin yang tinggal di bantaran sungai.

"Sekarang lihat saja yang tinggal di sungai. Kalian lihat laporannya. Orang yang tinggal tanpa jamban saja di Jakarta hampir 30-40 ribu orang. Makanya aneh, kenapa ga dikasih? Bangunnya  juga bukan dari APBN, tapi dari APBD," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wakil Ketua Komisi A Sambut Positif Program Pemutihan Ijazah

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1941 personFakhrizal Fakhri
  2. Ingub No 6/2025 Efektif Bentuk Kebiasaan Baru Gunakan Transportasi Umum

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1716 personFakhrizal Fakhri
  3. DPRD DKI Ingatkan Warga Waspada Informasi Palsu Rekrutmen PPSU

    access_time30-04-2025 remove_red_eye1624 personFakhrizal Fakhri
  4. DPRD DKI Adakan Fit and Proper Test Calon Wali Kota dan Pejabat Tinggi

    access_time02-05-2025 remove_red_eye1537 personFakhrizal Fakhri
  5. Legislator Dorong Perluasan Aturan ASN DKI Gunakan Transportasi Umum

    access_time01-05-2025 remove_red_eye1352 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik