You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki: Nggak Ada Toleransi Buat Metromini
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki: Tak Ada Toleransi Buat Metromini

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan mentolerir keberadaan angkutan umum yang tidak laik jalan, termasuk metromini. Sayangnya, kata Ahok, sapaan akrab Basuki, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghancurkan angkutan umum yang sudah dikandangkan.

Jadi nggak ada toleransi buat metromini semua

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah mencabut izin trayek sebanyak 1.600 bus. "Jadi nggak ada toleransi buat metromini semua," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (7/12).

Dikatakan Basuki, pihaknya akan terus menindak bus yang tidak laik beroperasi. "Masalahnya saya nggak punya hak buang ke laut. Kalau bisa dapat hak begitu, dapat metromini jelek, saya buang ke laut," katanya.

Basuki Usulkan PT KAI Buat Rel Layang

Ditambahkan Basuki, pihaknya juga siap menghadapi gugatan yang dilayangkan pemilik metromini dan telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan izin trayek. Basuki juga mencatat masih ada sebanyak 3.000 bus yang tidak laik operasi di Ibukota.

Basuki pun mempertanyakan keberadaan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mengontrol angkutan umum di Ibukota. "Ini sudah 1.600 bus kami tangkap. Tapi busnya yang 3.000-an ini rata-rata nggak laik jalan dan itu saya katakan mana organda?," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1199 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1187 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye983 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye953 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye861 personBudhi Firmansyah Surapati