You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Ikuti Rapat Banggar
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Ikuti Rapat Banggar DPRD

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Kedatangannya ini untuk menindaklanjuti adanya laporan dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus, terkait adanya penambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Ini kami mau cek

Basuki tiba di ruang rapat Banggar Gedung DPRD DKI, sekitar pukul 10.30. Saat itu masih dibahas anggaran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Rapat sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, M Taufik.

Basuki mengaku akan mengikuti rapat Banggar DPRD untuk mengecek kebenaran laporan yang diterimanya.

Basuki Terima Laporan ada Penambahan Anggaran Sudin Tata Air

"Ini kami mau cek," kata Basuki, di Balai, Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Beberapa pejabat dari Pemprov DKI turut hadir dalam rapat Banggar DPRD, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, serta lima wali kota dan bupati.

Sebelumnya Basuki mengaku menerima laporan adanya penambahan anggaran sebanyak Rp 700 miliar dalam Suku Dinas Tata Air. Penambahan tersebut bisa diketahui karena pada KUA-PPAS 2016 telah menggunakan sistem elektronik yakni e-planning dan e-budgeting.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye984 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati