You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Normalisasi Ciliwung Tuntas, 9 Wilayah Terbebas Banjir
photo Nurito - Beritajakarta.id

Normalisasi Ciliwung Rampung, 9 Wilayah Bebas Banjir

Normalisasi Sungai Ciliwung hingga kini masih terus dikerjakan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Jika normalisasi rampung maka sembilan wilayah di bantaran Ciliwung akan terbebas banjir.

Namun kita juga sudah koordinasi dengan Jakarta Selatan untuk pembebasan lahannya

Kepala BBWSCC, Teuku Iskandar mengatakan, normalisasi Ciliwung dilakukan sepanjang kurang lebih 19 kilometer. Mulai dari jembatan Jl TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai. Di sepanjang sisi normalisasi juga dibuatkan jalan inspeksi di kiri dan kanannya.

"Normalisasi harus dilakukan di dua sisi, wilayah Jakarta Timur dan Selatan. Sekarang baru wilayah timur. Namun kita juga sudah koordinasi dengan Jakarta Selatan untuk pembebasan lahannya," ujar Iskandar, Rabu (16/12).

Pemasangan Sheet Pile Ciliwung Capai 81 Persen

Dikatakan Iskandar, jika normalisasi sudah bisa dilakukan di dua sisi itu maka sembilan wilayah dipastikan akan terbebas dari banjir. Kesembilan wilayah tersebut, kawasan yang akan terlindungi dan bebas banjir itu adalah Kampung Pulo (Jatinegara),  Bukit Duri (Tebet), Gang Arus Cawang (Kramatjati).

Kemudian Rawajati Kalibata (Pasar Minggu), Bidaracina (Jatinegara). Selain itu Kebon Baru (Tebet), Pengadegan (Pancoran), Kampung Melayu Kecil/Besar (Tebet) dan Kramatjati.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati