DPRD Riau Belajar Sistem Informasi Publik DKI

Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, mendapat kunjungan kerja (kunker) dari anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Selama ini DKI Jakarta sebagai panutan kami di Provinsi Riau‎ dalam keterbukaan informasi.

Kunjungan kerja anggota dewan komisi hukum dan pemerintahan tersebut dalam rangka mempelajari sistem keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

" Selama ini DKI Jakarta sebagai panutan kami di Provinsi Riau‎ dalam keterbukaan informasi. Karena itu kami dari Komisi A DPRD Provinsi Riau datang kemari," kata Hazmi Setiyadi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau di ruang pertemuan Diskominfomas, lantai III gedung Blok G, Balai Kota.

DPRD Banjarnegara Belajar SOTK Diskominfomas DKI

‎Hazmi mengatakan, sistem keterbukaan informasi publik yang telah terbangun di Pemprov DKI Jakarta penting untuk dipelajari Provinsi Riau. Mengingat, banyak kegiatan-kegiatan di daerah tersebut yang butuh dipublikasikan kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi ini penting. Oleh sebab itu, kita mencoba mempelajari bagaimana tekhnisnya mulai dari awal," tutur Hazmi.

Ditambahkan Hazmi, alasan keterbukaan informasi ini penting karena letak geografis antara Provinsi Riau dengan wilayah kabupaten terbilang jauh. Jarak tempuh terdekat dari provinsi ke kabupaten dapat mencapai waktu hingga satu setengah jam.

"Kalau wilayah satu dengan lainnya di DKI Jakarta dekat, masalahnya macet. Kalau di kami bukan masalah macet, tapi jarak tempuhnya yang jauh," jelasnya.

Kepala Diskominfomas DKI Jakarta, Ii Karunia menyampaikan, kedatangan anggota Komisi A DPRD Provinsi Riau ini untuk memperlajari sistem informasi publik di Pemprov DKI Jakarta.

"Teman-teman Komisi A DPRD Riau berkunjung ke kita untuk melihat perkembangan keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan Pemprov DKI," terangnya.

Pada kesempatan ini, kata Ii, Pemprov DKI sekaligus membantu mencari solusi maupun alternatif terkait sistem keterbukaan informasi publik yang nantinya dapat diterapkan di Provinsi Riau.

"Sebaiknya ke depan kunjungan kerja ini dilakukan bersama eksekutif sehingga apa diperoleh dari sini akan bisa ditindaklanjuti," ucap Ii.