DPRD DKI Jakarta menyarankan agar pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada BUMD tahun depan dikaji secara komprehensif. Sehingga pemberian tambahan modal ini bisa lebih efektif.

Sebaiknya BUMD-BUMD yang diusulkan sebagai penerima PMP dapat memberikan kajian komprehensif terlebih dahulu

"Sebaiknya BUMD-BUMD yang diusulkan sebagai penerima PMP dapat memberikan kajian komprehensif terlebih dahulu," kata Aristo Purboadji, anggota Fraksi Partai Gerindra DRPD DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12).

Sebab, lanjut Aristo, PMP yang diberikan merupakan uang rakyat. Sehingga pemberian PMP harus dengan prinsip kehati-hatian. "BUMD yang diberi PMP juga yang berhubungan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, jika ada BUMD yang meminta PMP, harus menyertakan target pemberian deviden kepada Pemprov DKI Jakarta. "Minimal memberikan keuntungan dua kali lipat dari bunga bank yang berlaku," jelasnya.

Aristo mencontohkan, jika BUMD menerima PMP sebesar Rp 2 triliun makan keuntungan yang harus diberikan ke kas daerah mencapai Rp 300 miliar per tahun.