Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyatakan siap mengikuti wacana kebijakan sentralisasi pengelolaan dan distribusi guru.

Bagi kami di DKI, kami ikut saja. Kami siap biayain pengelolaan guru, mau dari pusat atau tidak

"Bagi kami di DKI, kami ikut saja. Kami siap biayain pengelolaan guru, mau dari pusat atau tidak," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat menjadi nara sumber dalam dikusi publik Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema Pengelolaan Guru: Sentraliasi atau Desentralisasi di Balai Kartini Jakarta Selatan, Selasa (22/12).

Pada kesempatan itu, Basuki juga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mendukung Pemprov DKI dalam perekrutan guru-guru berkualitas dan baik.

"Pusat harus dukung kami. Kalau guru dites, gak bisa jadi guru, lebih baik di keluarkan. Guru yang tidak pantas menjadi guru, harus pindah," ujarnya.

‎Basuki pun mengusulkan kepada pemerintah pusat memberikan kepastian jika tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam pendidikan di tengah maraknya pembangunan sekolah di daerah-daerah.

"Di negara kita memang gak pernah batasin orang buat buka sekolah selama tidak berlawanan dengan ideologi negara, hukum pasar berlaku. Tapi harus dipastikan tidak ada anak yang tertinggal," tandasnya.