Demo ke Kantor Walikota Jakut, Warga Tuntut Ganti Rugi
Rencana pergantian bangunan dan lahan warga RW 13 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara yang tak kunjung terealisasi, membuat ratusan warga menggelar aksi demonstrasi ke kantor walikota Jakarta Utara, Kamis (22/5). Akibat aksi massa ini, berimbas kemacetan arus lalu lintas di sepanjang Jl Yos Sudarso.
Tuntutan kami tetap sama, kami menuntut pergantian atas lahan dan rumah kami 100 persen, jangan dicicil-cicil
Warga melakukan aksi menolak penggantian bangunan rumah mereka oleh PT Bumi Boga Persada, karena hanya lima unit rumah per hari saja yang dibayar. "Tuntutan kami tetap sama, kami menuntut pergantian atas lahan dan rumah kami 100 persen, jangan dicicil-cicil," kata Ketua RW 13 Kelapa Gading Barat, Bawono.
Menurut Bawono, di RT 07 ada sebanyak 166 KK yang akan dibayar. Di RT 08 sebanyak 334 KK dan RT 09 sebanyak 540-an KK. Bila mengacu pada jumlah tersebut dengan asumsi lima rumah per hari, pembayaran yang dilakukan bisa mencapai waktu tujuh bulan. "Sudah sejak delapan bulan lalu warga hidup di rumah yang habis terbakar, namun tak boleh dibangun lagi. Makanya kita mau meminta solusi dari pihak walikota, paling tidak 50 rumah per hari," tandasnya.
Pembayaran Ganti Rugi Warga Kampung Kandang DiundurSebelum mendatangi kantor walikota, sekitar 500 warga melakukan longmarch dari pemukiman mereka sejauh 1 kilometer. Kedatangan mereka bermaksud meminta pihak walikota membantu warga menekan PT Boga Bumi Persada untuk membayar ganti bangunan rumah secepatnya.
Harga yang sudah disepakati adalah Rp 250 ribu per meter untuk rumah tipe biasa. Sebesar Rp 350 ribu per meter untuk bangunan semi permanen dan Rp 550 ribu per meter untuk kategori permanen 5 serta Rp 650 ribu per meter untuk jenis bangunan permanen 4.
Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Utara, Junaedi mengatakan, pihaknya selama ini sudah berupaya menekan agar pihak PT Boga Bumi Persada segera membayar bangunan warga. Namun, dia mengakui ada keterbatasan terhadap perusahaan itu. Sebab sebagai perusahaan, secara struktural ia tidak berdiri di bawah pemerintah.
"Warga silahkan buat pernyataan dahulu, bahwa akan angkat kaki setelah dibayar. Surat itu nanti akan kita bawa ke pihak perusahaan agar mereka mau menambah jumlah yang dibayar setiap harinya. Mudah-mudahan ada solusinya," tandas Junaedi.
Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kompol Sutriyono mengatakan, pihaknya menurunkan 165 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu.
"Kita melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas, agar saat warga melakukan longmarch tidak terjadi kemacetan parah," ujarnya.
