You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki: Kalau Nggak Sesuai Aliran, Otomatis Izin Dicabut
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Aliran yang Tidak Sesuai Ajaran, Izinnya Dicabut

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan jika aliran yang sudah tidak sesuai dengan ajaran maka izinnya akan dicabut. Hal tersebut juga berlaku untuk Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Terlebih mereka tidak memperpanjang izin sejak 2011 lalu.

Harusnya otomatis dicabut, kalau sudah nggak sesuai dengan ajaran

"Harusnya otomatis dicabut, kalau sudah nggak sesuai dengan ajaran," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/1).

Basuki mengatakan, warga Jakarta juga semakin pintar dan tidak sembarangan mengikui ajaran tertentu. Hal itu terbukti beberapa ajaran juga tidak banyak pengikutnya. "Mereka memang hanya pernah tercatat kan, pada 2011 lalu," katanya.

Djarot Ajak Ormas Keagamaan Bersama Bangun Jakarta

Sebelumnya Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Ratiyono, memastikan bahwa organisasi massa (ormas) Gafatar, terdaftar di Jakarta. Pengikut organisasi tersebut beberapa dinyatakan hilang, termasuk juga para pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Ratiyono, setiap ormas harus melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) setiap lima tahun sekali. Artinya, seharusnya Gafatar yang terdaftar 2011, melakukan perpanjangan 2016 ini. Namun, hal tersebut tidak dilakukan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11264 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1343 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1276 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye989 personBudhi Firmansyah Surapati