You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemegang KJP akan Disubsidi Daging
photo Doc - Beritajakarta.id

Pemegang KJP akan Disubsidi Daging

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menargetkan tidak ada lagi warga kurang gizi di Ibukota. Ia ingin merancang agar warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa mendapatkan daging dengan harga murah.

anak-anak sekolah yang pakai KJP itu otomatis bisa dapat beli daging murah

"Makanya kami dorong selain di posyandu, anak-anak sekolah yang pakai KJP itu otomatis bisa dapat beli daging murah," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/1).

Diharapkan Basuki, ke depan anak-anak pemegang KJP bisa memakan daging setiap pekannya. Menurutnya, dengan pembelian daging melalui KJP, maka tidak ada lagi kasus gizi buruk di Jakarta.

Asupan Gizi Anak-anak Kepulauan Seribu Terus Ditingkatkan

"Jadi keluarga yang punya anak pemegang KJP, dia kami subsidi untuk membeli bahan pokok. Kami yakin pemegang KJP ini adalah orang yang perlu mendapat asupan gizi yang baik," ucapnya.

Peran lurah dan RT/RW juga dibutuhkan untuk mendeteksi warga yang kekurangan gizi. Posyandu juga harus aktif melakukan penyuluhan.

"Kami ada makanan tambahan di kelurahan, makanya kami suruh kelurahan, yang penting posyandu dia musti datangin, nimbang. Lurah juga harus jadi orangtua yang baik, ibu kos yang baik, dia mesti tahu persis mana, siapa yang bantu dia tahu persis," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12098 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1364 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1339 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1300 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1009 personBudhi Firmansyah Surapati