Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memahami perkara sengketa lahan. Alhasil, Pemprov DKI kerap kalah melawan pihak ketiga.

Kalau nggak sanggup tolak uang miliaran, triliunan, sekarang di ruang ini mundur. Ini masalah nasionalisme

Karenanya, Djarot menegaskan, jika tidak sanggup menjalankan tugas, PNS tersebut harap mundur dari jabatannya.

"Kalau nggak sanggup tolak uang miliaran, triliunan, sekarang di ruang ini mundur. Ini masalah nasionalisme. maka dibutuhkan integritas anda semua," tegas Djarot, Selasa (26/1).

Djarot mengakui, tugas Biro H ukum Pemprov DKI berat. oleh sebab itu, Ia meminta seluruh perwakilan hukum di Pemprov DKI melakukan penyegaran terhadap pegawai tersebut.

‎

‎"Kuasa hukum di DKI ada 8 sampai 10 orang, semuanya PNS. Untuk empat hingga lima perkara ditangani satu hingga dua pengacara itu. Tugas mereka berat memang. Makanya kita harus cuci otaknya, supaya punya rasa nasionalisme waktu perjuangkan aset DKI di pengadilan," tandasnya.