You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
135 IKM Diberikan Sertifikat Halal dan HKI
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

DPE DKI Dorong Pelatihan Pelaku IKM

Dinas Energi dan Perindutrian (DPE) DKI Jakarta terus berupaya mendorong  para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Ibukota agar memiliki daya saing. Salah satunya dengan memberikan pelatihan usaha dan menjalin kemitraan kepada sejumlah pihak.

Kita berikan pelatihan perbengkelan, desain packaging, fashion, wirausaha baru dan membuat produksi yang baik

"Kita berikan pelatihan perbengkelan, desain packaging, fashion, wirausaha baru dan membuat produksi yang baik," ujar Edward Napitupulu, Kepala Bidang Industri, DPE DKI Jakarta, Rabu (27/1).

Bersama dengan itu, kata Edward, pihaknya juga menggandeng PT Pertaminan dan Bank BRI Syariah untuk membantu permodalan dan promosi kepada para pelaku IKM binaan.

IKM Binaan Tutupi Omset Penjualan

"Sebanyak 36 IKM kita dapat bantuan permodalan dari BRI Syariah, 36 IKM lainnya dibantu Pertamina yang menyediakan lokasi berjualan di outlet SPBU mereka," katanya.

Edward mengutarakan, saat ini 15 IKM DKI telah menjual produk-produk unggulan mereka ke dalam out-outlet yang ada di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Produk yang dijual para pelaku IKM di mal tersebut terdiri dari produk kuliner dan fashion.

"Harapan kita tentunya mereka bisa mendapatkan manfaat dan juga harus mampu memiliki daya saing," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11030 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1332 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1256 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1249 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati