You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pegawai 16 SKPD di Jakbar Dilatih Qlue dan Crop
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

PNS Jakbar Dapat Pelatihan Crop

Bimtek digelar bertujuan mempercepat respon terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi qlue

Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Sudin Kominfomas) Jakarta Barat mengadakan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi Qlue dan Crop bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Rabu (27/1).

Lapor Keberadaan Teroris Bisa Lewat Qlue

Rencananya, 32 peserta dari 16 SKPD akan mengikuti bimtek selama dua hari ke depan di kantor Sudin Kominfomas Jakarta Barat, lantai 9 gedung A kantor wali kota, Jalan Raya Kembangan No 2.

Kepala Sudin Kominfomas Jakarta Barat, Sugiono mengatakan, pelaksanaan sebagai tindak lanjut Instruksi Wali Kota Jakarta Barat nomor 39 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Aplikasi Qlue dan Crop terkait rotasi pejabat baru.

Disamping itu, kegiatan juga  sesuai Undang-undang nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik serta Visi Misi Gubernur tentang Jakarta Baru.

“Bimtek digelar bertujuan mempercepat respon terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Qlue,” ujarnya, Rabu (27/1).

Ia pun meminta SKPD juga memperbanyak pegawai lapangan yang mendaftarkan diri ke aplikasi Crop. Sebab, dengan semakin banyak petugas, akan semakin cepat laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti atau direspon.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1204 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1196 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1003 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye960 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye864 personBudhi Firmansyah Surapati