You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
114 Kontraktor Masuk Dalam Daftar Hitam Pemprov DKI Sepanjang Tahun 2015
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Blacklist 114 Kontraktor

Sepanjang tahun 2015 Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta mencatat, sedikitnya 114 kontraktor nakal di blacklist atau masuk daftar hitam. Ke depan mereka tidak akan diperkenankan untuk kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kalau terjadinya saat pelelangan itu karena dokumennya‎ bermasalah. Kalau kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, hasilnya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, penyebab mereka masuk ke dalam daftar buku hitam instansinya lantaran melakukan kesalahan saat pelelangan dan juga saat menjalankan pekerjaan yang ditangani.

"Kalau terjadinya saat pelelangan itu karena dokumennya‎ bermasalah. Kalau kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, hasilnya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan," katanya, Rabu (3/2).

Pengawasan Pembangunan Pulau Seribu Diperketat

Blessmiyanda mengatakan, instansinya tidak pernah meloloskan kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam Pemprov DKI Jakarta. Artinya, pihaknya dalam kewenangan penentuan pemenang, hanya berfungsi memeriksa dokumen yang diajukan para kontraktor saat proses lelang berjalan.

"Kita periksa dokumennya legal, harga yang ditawarkan sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan, ya mereka menang. Kalau kemudian hari pemenang akhirnya masuk daftar blacklist, itu kewenangan SKPD dan Inspektorat yang memeriksa hasil pekerjaan kontraktor itu," tandasnya.

Kedepan, lanjut Blessmiyanda, kontraktor yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Ibukota harus bisa menunjukkan kredibilitasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye4046 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1255 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1152 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye910 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye780 personDessy Suciati