You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Jaga Pasokan Sembako untuk Tekan Inflasi
photo Doc - Beritajakarta.id

DKI Jaga Pasokan Sembako untuk Tekan Inflasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan sering melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga sembako. Hal ini untuk menstabilkan laju inflasi Jakarta, yang pada Januari sebesar 0,24 persen.

Pasokan harus bagus. Ini kita mainkan Tjipinang Food dan Dharma Jaya

"Kita aktif operasi pasar kerjasama dengan Bulog," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (9/2).‎

Selain melakukan sidak di sejumlah pasar, lanjut Djarot, dirinya mengharuskan pasokan sembako di Ibukota harus aman. Untuk itu ia pun meminta PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya melakukan fungsi tersebut.

2015, Inflasi di DKI Sesuai Target

"Pasokan harus bagus. Ini kita mainkan Tjipinang Food dan Dharma Jaya," katanya.‎

Dengan upaya itu, Djarot berharap dapat meringankan beban warga Jakarta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebelumnya diberitakan, ‎Pemprov DKI Jakarta diimbau agar menjaga harga bahan makanan pokok di pasar-pasar tradisional yang tersebar diseluruh wilayah Ibukota.

Langkah itu perlu dilakukan untuk menstabilkan tingkat inflasi di Jakarta yang pada Januari lalu mencapai 0,24 persen.

"Pemprov DKI harus mewaspadai ini. Menjaga bahan pokok makanan‎ di pasar sangat penting untuk menstabilkan tingkat inflasi," tandas Syech Suhaimi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Senin (1/2) lalu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati