You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Selama 2015, Inflasi di DKI Jakarta Sesuai Target
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

2015, Inflasi di DKI Sesuai Target

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2015 mencapai 3,3 persen. Hal itu sesuai target yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta.


Baguskan di bawah nasional. Nah ini pentingnya kita intervensi pasar, ketika harga melonjak naik

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, upaya menyetabilkan inflasi di Jakarta sudah sesuai harapan. Bahkan, laju inflasi di DKI Jakarta lebih rendah dari nasional sebesar 3,35 persen.

"Baguskan di bawah nasional. Nah ini pentingnya kita intervensi pasar, ketika harga melonjak naik, ini pentingnya BUMD kita baik Tjipinang Food maupun Dharma Jaya," ujarnya, Senin (4/1).

September, Inflasi di Jakarta Turun

Dikatakan Djarot, selama ini pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi pasar melalui BUMD. Terbukti, kebijakan yang diterapkan selama 2015 mampu menyetabilkan komoditas barang pokok di pasaran.

"Ini pentingnya BUMD kita, PD Pasar Jaya menyetabilkan harga dengan memasok kebutuhan dasar ketika harga naik tinggi. Seperti bawang merah kemaren, Pasar Jaya bisa membeli kemudian memutus mata rantai spekulan," tegasnya.

Karena pola kebijakan yang dinilai cukup sukses, Djarot mengaku akan mempertahankan startegi tersebut di 2016. Selain itu, kemampuan setiap BUMD pun akan terus didorong semakin meningkat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati