Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menanggung biaya kepulangan para pekerja seks komersial (PKS) di Kalijodo ke daerah asal.

Itu kan rata-rata bukan KTP DKI. Nanti dipulangkan, kami ada dana

"Itu kan rata-rata bukan KTP DKI. Nanti dipulangkan, kami ada dana," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Basuki, rata-rata pemilik tidak tinggal di lokasi tersebut. Biasanya hanya para PSK saja yang tinggal. Sehingga setelah ditertibkan, maka mereka akan sege ra dipulangkan.

"Yang punya situ rata-rata tidak tinggal disitu. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewe-cewenya pasti bukan KTP DKI," ucapnya.

Basuki mengatakan, untuk para PSK tidak disediakan rumah susun (rusun). Sebab rusun hanya bagi warga yang berada di bantaran sungai. Tahun ini tengah dibangun puluhan tower.

"Tahun ini lagi mau dibangun 10 hektare lahan, tapi itu untuk warga yang di Muara Baru," tandasnya.