You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Aset Milik Pemprov Hilang Karena Pejabat Bekerjasama Dengan Penggugat
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot Belum Lihat Kerja Maksimal Pejabat Amankan Aset DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mencurigai adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerjasama dengan para penggugat. Sehingga sengketa aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI J‎akarta kerap mengalami kekalahan di pengadilan.

S‎eringkali justru ada oknum-oknum dari kita yang bermain baik dari SKPD maupun biro hukum maupun bagian hukum atau dari BUMD

"S‎eringkali justru ada oknum-oknum dari kita yang bermain baik dari SKPD maupun biro hukum maupun bagian hukum atau dari BUMD, anak buah bapak ‎yang mensuplai data dari orang-orang," ungkap Djarot di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (12/2).

Tindakan oknum tersebut, dikatakan Djarot ‎dapat melukai seluruh warga Ibukota. Padahal aset milik Pemprov dapat digunakan untuk kepentingan warga. Sejauh ini pejabat DKI masih memikirkan kepentingan pribadinya.

Seluruh Aset DKI Harus Diinventarisir

Hingga saat ini, Djarot merasa, belum melihat kerja maksimal pejabat DKI yang berwenang mengamankan aset milik Pemprov.

"Belum pernah yang fight betul‎," ucapnya dengan nada kesal.

Ia memastikan, bila ada pejabat Pemprov yang bermain dengan penggugat, sanksinya adalah pemecatan.

"Ya dipecat kayak begitu. Kok pihaknya (pejabat) bekerjasama kepada pihak lawan (penggugat), ya kalah kita‎!," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11363 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati