You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Ambon Belajar Pajak Online ke DKI
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Pemkot Ambon Belajar Pajak Online ke DKI

Pemerintah Kota Ambon, Maluku, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Selasa (16/2). Penerapan sistem penerimaan pajak secara online, menjadi fokus pembelajaran dari Pemkot Ambon.

Potensi penerimaan pajak di kota Ambon sebenarnya cukup bagus, makanya kita mau belajar penerapan menggunakan sistem online

"Potensi penerimaan pajak di kota Ambon sebenarnya cukup bagus, makanya kita mau belajar penerapan menggunakan sistem online," ujar Richard Lohenapessi, Wali Kota Ambon, Selasa (16/2).

Menurut Richard, pihaknya melakukan sejumlah terobosan untuk menaikan pendapatan pajak daerah. Salah satunya dengan melakukan undian struk belanja yang digunakan di restoran, cafe dan lainnya.

Online e-POS Mudahkan Pengusaha Hitung Pajak

"Kalau di Jakarta kan semua sudah online, jadi secara langsung dari restoran terpotong 10 persen untuk pajak daerah. Kita mau terapkan di sana, Jakarta yang luas wilayahnya besar saja bisa, apalagi Ambon yang wilayahnya tidak terlalu besar," katanya.

PLH Kepala Bidang teknologi informasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, ‎Elling Hartono mengatakan, ‎sejumlah materi mengenai sistem perpajakan daerah berbasis online akan diberikan kepada Pemkot Kota Ambon.

"Kita berikan gambaran sistem perpajakan kita, kalau memang mereka butuh data dan pembelajaran sistemnya kita siap support," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1180 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati