You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
370 Pengusaha Ikuti Sosialisasi Pajak Online
photo Nurito - Beritajakarta.id

Online e-POS Mudahkan Pengusaha Hitung Pajak

Sebanyak 370 wajib pajak di Jakarta Timur mengikuti sosialisasi online e-POS atau pembayaran pajak online, Kamis (28/1). Sosialisasi yang digelar di aula gedung Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini diikuti oleh para pemilik tempat hiburan, restoran, rumah makan dan pemilik kos.

Kita bisa lakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung atau diam-diam

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, selain sosialisasi pajak online, pihaknya juga memberikan alat bernama e-POS. Alat ini, berfungsi melaporkan dan membayar pajak secara online.

“Jika pajak online ini sudah diberlakukan, saya minta kejujuran dari para wajib pajak. Karena kita pasti kita datangi untuk diambil sampel penerimaan hasil usahanya,” ujar Bambang, Kamis (28/1).

140 Pengusaha Dilatih Sistem Pembayaran Pajak Online

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Timur, Syaukat Akmar menjelaskan, masih ada pembayaran pajak secara manual dan menggunakan kalkulator dalam penghitungan pajaknya.

Dengan e-POS, wajib pajak dan petugas tidak perlu bertemu muka. Hal ini juga dilakukan untuk mengilangkan dugaan kongkalingkong antara keduanya.

“Kalau bohong pasti ketahuan dan akan kita tindak. Sebab data yang mereka laporkan, kita cocokan dengan sistem yang ada," katanya.

Ia menargetkan pada akhir Februari wajib pajak sudah siap. Sehingga di awal Maret sudah bisa diterapkan pajak onlinenya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11160 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1337 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1266 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye979 personBudhi Firmansyah Surapati