You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Telat Bayar Gaji PHL, Basuki Ancam Cabut TKD
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Ancam Cabut TKD Pejabat yang Telat Gaji PHL

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta, gaji pekerja harian lepas (PHL) serta petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) segera dibayarkan.

Saya sudah buat aturan baru, kalau nanti ada PPSU atau PHL yang memang terlambat, maka SKPD yang bersangkutan seluruhnya TKD kami cabut

Basuki mengancam akan mencabut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait jika permasalahan tersebut terulang kembali bulan depan.

"Saya tidak mau mendengar lagi gaji PHL terlambat. Saya sudah buat aturan baru, kalau nanti ada PPSU atau PHL yang memang terlambat, maka SKPD yang bersangkutan seluruhnya TKD kami cabut," ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/2).

Basuki Instruksikan Gaji PHL Segera Dibayar

Pejabat yang akan dicabut TKD-nya mulai dari deputi, asisten, kepala dinas, hingga pejabat eselon 3 dan eselon 4. Basuki menambahkan, seharusnya pemberian gaji tidak boleh ditunda karena merupakan hak pegawai.

"Wahyu Tuhan itu, nggak boleh menahan upah pegawai. Bahkan satu hari pun nggak boleh ditahan," tegasnya.

Dikatakan Basuki, selama tiga tahun berturut-turut keterlambatan gaji PHL dan PPSU selalu berulang. Padahal PHL dan petugas PPSU sangat bergantung dengan gaji yang diberikan setiap bulannya.

"Orang kecil gaji Rp 3 juta sebulan itu susah. Kenapa kalian (PNS) nggak ada perasaan. Kalau bulan depan telat lagi. Seluruh PNS TKD-nya nol," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1168 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1147 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye911 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye906 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye834 personBudhi Firmansyah Surapati