Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat memprioritaskan program peningkatan infrastruktur di wilayahnya. Insfrastuktur yang dimaksud terkait dengan program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), penanganan banjir dan kemacetan.

Semuanya harus berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017

"Semuanya harus berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017," kata Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Barat saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Barat di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (4/4).

Anas menyampaikan, Musrenbang merupakan proses lanjutan dari kegiatan serupa di tingkat kelurahan, kecamatan dan forum Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang melibatkan masyarakat melalui Rembuk Rukun Warga (RW). Usulan yang masuk dalam Musrenbang nantinya akan menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2017.

"Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun didasarkan pada program dan kegiatan prioritas," ujarnya.

Ia menuturkan, RAPBD 2017 mendatang harus berorientasi pada azas manfaat untuk masyarakat Jakarta dengan mengacu pada 10 indikator kebahagiaan. Adapun 10 indikator kebahagiaan tersebut meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan waktu luang, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, dukungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

"Kedua, program penataan kawasan secara terpadu di antaranya penertiban terpadu, penataan kawasan Kota Tua, kawasan Hutan Kota Kembangan, Sentra Flora Fauna dan kawasan RW Kumuh, serta pengembangan kawasan Kota Sehat. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup," tandasnya.