You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lima Reklame Besar Liar di Tambora Diturunkan
photo Folmer - Beritajakarta.id

Lima Reklame Liar di Tambora Ditertibkan

Lima reklame berukuran besar yang tersebar di sejumlah ruas jalan wilayah Tambora, Jakarta Barat, ditertibkan. Reklame tersebut diturunkan karena melanggar Gubernur (Pergub) DKI Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Jakarta.

Kelima reklame ini tidak mengantongi izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Tambora alias liar

"Reklame besar berisi produk perumahan berdiri di lima ruas jalan yakni Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Kali Besar, Jalan Prof Latumenten, Jalan KH Zainul Arifin dan Gedong Panjang," ujar Joko Suparno, Wakil Camat Tambora, Rabu (6/4).

Joko menegaskan, kelima reklame yang diturunkan telah melanggar Pergub Nomor 244 Tahun 2015 pasal 45 ayat 6 yang berbunyi larangan menyelenggarakan reklame di dalam dan atau di bahu jalan serta bantaran kali, termasuk berada di bahu jalan gerbang pintu tol.

Izin Reklame di Kawasan Kendali Ketat Masih Berlaku

"Kelima reklame ini tidak mengantongi izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Tambora alias liar," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan reklame liar di wilayah Tambora sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami juga mengimbau para pemilik reklame untuk menaati peraturan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati