You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penerapan KPI Haruskan PNS Capai Target Kerja
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Penerapan KPI Haruskan PNS Capai Target Kerja

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja mengatakan, setelah penerapan Key Performance Idicator (KPI), pegawai negeri sipil (PNS) harus menentukan target kinerja. Sehingga tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima juga bisa maksimal.

Jadi betul-betul kayak swasta. Targetmu apa, dan mereka harus diajarkan cara bikin target. Makanya kami ada Whatsapp grup mari kita saling belajar

"Jadi betul-betul kayak swasta. Targetmu apa, dan mereka harus diajarkan cara bikin target. Makanya kami ada Whatsapp grup mari kita saling belajar," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4).

Basuki menambahkan, sistem ini bisa menjadi indikator penilaian pejabat, mulai dari eselon I hingga eselon IV. Jika kinerjanya kurang maksimal, maka bisa menjadi alasan untuk penggantian pejabat.

Sistem KPI DKI Bisa Jadi Model Nasional

"Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi pun di Jakarta, kawan-kawan PNS ini aman. Jadi dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa, semua ada angka. Saya pengen nggak cuma laporan tapi ada angka," ucapnya.

Menurut Basuki, masing-masing pejabat bisa saling mengawasi. Mereka juga diminta untuk melaporkan jika ada pejabat yang kurang maksimal. "Eselon 3 dan 4 kan ngawasin, sudah ada target juga. Saya kira mesti atur pasukan kalau nggak dia yang dicopot. Yang eselon 3 dan 4 saya udah umumkan, kalau atasan kamu tidak bener harus lapor," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye1347 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1241 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1118 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye897 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pemprov DKI Bakal Hubungkan Dua JPO di Rasuna Said

    access_time05-08-2026 remove_red_eye766 personDessy Suciati