You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin KUMKMP Jakbar Usulkan Renovasi Pasar Kamal
photo Doc - Beritajakarta.id

Sudin KUMKMP Jakbar Usulkan Renovasi Pasar Kamal

Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat mengusulkan renovasi Pasar Kamal,  Kalideres, Jakarta Barat di anggaran tahun 2017.

Usulan renovasi lokbin sudah diajukan dan mudah - mudahan dapat disetujui sehingga tahun 2017 dapat direalisasikan perbaikan

Rencananya, jika renovasi tempat penampungan pedagang rampung, seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Kebon Kelapa akan dipindahkan.

Warga Keluhkan PKL di Jl Kebon Kelapa

"Usulan renovasi lokbin sudah diajukan dan mudah-mudahan dapat disetujui sehingga tahun 2017 dapat direalisasikan perbaikan," ujar Sonar Sinurat, Kasudin KUMKMP Jakarta Barat, Jumat (15/4).

Ia mengatakan, penanganan PKL sulit ditata sebelum ada tempat penampungan.

Dari pengamatan Beritajakarta.com kondisi sepanjang Jalan Kebon Kelapa RT 07/RW 02, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dipenuhi PKL. Bahkan kendaraan bermotor roda empat dan dua tidak dapat melintas di jalan itu.

Lurah Kamal, Abdul Karim Yunus menegaskan, pihaknya masih melakukan pendekatan para pedagang agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih baik serta tidak menggangu ketertiban umum.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Sudin KUMKMP Jakarta Barat, namun belum ada jawaban. Kemungkinan pedagang akan direlokasi setelah Pasar Kamal usai direnovasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1152 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1138 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye900 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye853 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye825 personBudhi Firmansyah Surapati