Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Inspektorat untuk mengevaluasi lelang yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Sebab penyerapan anggaran hingga awal trimester kedua masih cukup rendah, hanya 13,86 persen.

Ini harus dievalusi total ada apa. Inspektorat yang akan evaluasi

"Ini harus dievalusi total ada apa. Inspektorat yang akan evaluasi," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4).

Basuki mengingatkan kepada BPPBJ, jika ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menghambat proses lelang untuk segera melaporkan. Karena proses lelang seharusnya sud ah bisa dilakukan sejak awal tahun ini.

"Saya sudah ingetkan berkali-kali, kalau SKPD ngga bisa kerja laporin. Karena ini juga menjadi penilaian di BPPBJ," ucapnya.

Agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dirinya meminta agar pada APBD Perubahan bisa lebih cepat. Ditargetkan penyerapan hingga akhir tahun bisa mencapai 90 persen.

Seperti diketahui saat ini penyerapannya baru 13,86 persen dari Rp 67,1 triliun atau Rp 8,03 triliun.