Pembongkaran Pacuan Kuda Masih Tunggu Rekomendasi

Selasa, 03 Mei 2016 23:26 WIB 8721 Reporter : Suriaman Panjaitan Editor : Budhi Firmansyah Surapati

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memastikan arena berkuda di Pulomas, Jakarta Timur tetap dibangun sebagai salah satu arena untuk Asian Games 2018. Sedangkan pembongkaran pacuan kuda di dalam arena menunggu rekomendasi organisasi yang berwenang.

Yang menentukan organisasi internasioal, bukan Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia -red), tapi Asian Equistrian Federation sama Federation Equistrian International

Equestrian Harus Steril Dari Hunian Warga

"‎Yang menentukan organisasi internasioal, bukan Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia -red), tapi Asian Equistrian Federation sama Federation Equistrian International," kata Djarot usai menghadiri rapat dengar pendapat tentang Pembangunan Lapangan Pacuan Kuda Pulomas bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Komisi E, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (3/5).

Djarot menjelaskan, jika kedua organisasi internasional itu memutuskan arena berkuda dibangun tanpa pacuan kuda, maka pacuan kuda itu akan diratakan dengan tanah. Keputusan dua organisasi itu akan diketahui hasilnya pertengahan mei mendatang.

"Karena kita harap akhir bulan mei ini pembangunan ‎besarnya bisa dimulai sehingga agustus 2017 sudah selesai arena berkuda dibangun," katanya.

Jika keputusan dua organisasi itu mengharuskan pacuan kuda dibongkar dan rata dengan tanah, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan solusi terbaik bagi Pordasi DKI untuk tetap beraktivitas menjalankan latihan pacuan kuda.‎ Lahan di Tegal Alur, Jakarta Barat telah dilirik Pemprov DKI untuk membangun pacuan kuda yang baru.

"‎Kalau misalkan organisasi internasional tidak memeperbolehkan ada pacuan, maka Pemerintah Provinsi akan mencari lahan. Salah satunya yang ada di Tegal Alur, Jakarta Barat‎," kata Djarot.

Ditambahkan Djarot, saat ini Pemprov DKI hanya menertibkan bangunan-bangunan liar yang dijadikan warga tempat bermukim. Sementara pacuan kuda masih belum ditertibkan.

"Kalau misalnya pacuan enggak ada? Maka pihak Pordasi harus bisa menerima‎," tandasnya.