You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tren Pengaduan Masyarakat PTSP Dinilai Berkurang
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Aduan Soal Zonasi Masih Tinggi di PTSP

Sejumlah inovasi layanan membuat tren pengaduan masyarakat ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ‎(BPTSP) berkurang. Hal ini dinilai cukup baik untuk terus menambah program dan layanan bagi masyarakat.

Seiring dengan banyaknya inovasi yang BPTSP lakukan dan semakin mudahnya mengurus perizinan membuat pengaduan menurun

‎Kepala BPTSP DKI Jakarta, Edi Junaedi ‎mengatakan, sejak September-Desember 2015 tercatat ada 42 pengaduan. Sedangkan untuk Januari-April 2016 turun menjadi 21 pengaduan saja.

"Seiring dengan banyaknya inovasi yang BPTSP lakukan dan semakin mudahnya mengurus perizinan membuat pengaduan menurun," ujarnya, Kamis (5/5).

Layanan AJIB Kian Diminati Warga Jakarta

Menurutnya, sejumlah aduan dari masyarakat tentang zonasi masih tinggi. Di mana terdapat lokasi yang peruntukannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Jadi mau bangun usaha atau sekolah, sedangkan zonasinya tidak boleh, itu komplain yang sering kita jelaskan pada masyarakat," tandasnya.

Selain itu, ada juga warga yang sebelumnya sudah punya izin tapi tidak bisa diperpanjang karena tidak sesuai peruntukan. Menurutnya masyarakat harus menunggu hingga perubahan Perda ‎Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ‎)‎ yang akan ada perubahan 2017 mendatang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1458 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1386 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1292 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1267 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1134 personFolmer