You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
LRT Jabodetabek Tunggu Keputusan Presiden
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

LRT Jabodetabek Tunggu Keputusan Presiden

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Ibukota tetap akan dilaksanakan. Namun, pelaksanaan pembangunan LRT Jabodetabek masih menunggu keputusan Presiden RI, Joko Widodo. 

Yang DKI jalan saja, PT Jakpro yang kerjain. Kalau yang Jabodetabek mesti tunggu keputusan presiden dulu

"Yang DKI jalan saja, PT Jakpro yang kerjain. Kalau yang Jabodetabek mesti tunggu keputusan presiden dulu," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (11/5).

Pembangunan LRT Dimulai Juni

Walau pelaksanaan tidak dimulai bersamaan, pembangunan akan menggunakan jenis rel yang sama. Disepakati rel menggunakan jenis standart gauge yang merupakan standar internasional. 

"Jenis rel harus gabung. Kami nggak ingin di stasiun ada dua lantai. Mereka kan sedikit saja jadi ya ikut kami saja," ucapnya.

Hal itu agar nantinya LRT yang dibangun Pemprov DKI tetap bisa masuk hingga daerah penyangga. Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk penumpang LRT. 

"Kalau rel sama semua kan kereta kami bisa masuk sampai Bogor, untuk subsidi nanti. Kalau nggak kan susah. Jadi bukan batal, sementara Menhub baru akan membayar kalau sudah ada keputusan ratas presiden," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1259 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer