You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kegiatan oleh SKPD di RPTRA Akan Dinilai dan Dievaluasi
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Kegiatan SKPD di RPTRA akan Dinilai

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menilai kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan kegiatan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Semua SKPD membuat kegiatan di RPTRA dan pengelolanya itu harus melaporkan secara online, jadi di dalam ponsel kami itu keluar SKPD mana melakukan apa, terus berapa jam mereka melakukan kegiatannya

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh SKPD di RPTRA merupakan salah satu indikator kinerja SKPD.

"Semua SKPD membuat kegiatan di RPTRA dan pengelolanya itu harus melaporkan secara online, jadi di dalam ponsel kami itu keluar SKPD mana melakukan apa, terus berapa jam mereka melakukan kegiatannya. Dari situ kami melakukan evaluasi," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, usai meresmikan RPTRA Ciganjur Berseri di Jalan Pasir RT 01/06, Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Selasa (17/5).

RPTRA Kurangi Ketergantungan Anak akan Gadget

Basuki menjelaskan, setiap SKPD memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang merupakan rapor untuk kinerja pejabat di seluruh SKPD. Dengan begitu, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di RPTRA juga bisa dipantau, dinilai, dan dievaluasi.

"Jadi harus datang ke sini, mengisi, jadi kami mencocokan bener nggak, misalnya dari Sudin KPKP, Kesehatan, Dukcapil, datang ke sini (RPTRA). Itu akan kelihatan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11299 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1344 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1283 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1278 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye990 personBudhi Firmansyah Surapati