You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Take Home Pay PTT DKI Sudah Lebih Baik
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

Take Home Pay PTT DKI Capai Rp 4,7 Juta

Penghasilan bersih atau take home pay pegawai tidak tetap (PTT) DKI Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan setiap bulannya bisa mendapat Rp 4.747.500 hingga Rp 4.797.500.

Jadi hitungannya bukan gaji, melainkan take home pay. Karena kalau dihitung gaji saja, secara perhitungan maka gaji PNS sendiri banyak di bawah upah minimum provinsi

"Jadi hitungannya bukan gaji, melainkan take home pay. Karena kalau dihitung gaji saja, secara perhitungan maka gaji PNS sendiri banyak di bawah upah minimum provinsi," ujar Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Rabu (25/5).

Sebagai perbandingan, untuk PNS golongan 2A dengan masa kerja 27 tahun saja gaji pokoknya hanya Rp 2,9 jutaan. Dan untuk PTT sendiri paling rendah mendapatkan gaji pokok paling rendah Rp 2.247.500. Tetapi ada tambahan tunjangan tetap Rp 500.000, serta tunjangan peningkatan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya.

Gaji Satpol PP PTT Akan Dinaikkan Jadi Rp 5 Juta

"Dibandingkan dengan PPSU yang hanya diberikan UMP tentu sudah lebih baik. Ini juga agar porsi belanja pegawai terhadap APBD yang saat ini Rp 19 triliunan atau sekitar 27 persen tetap dijaga. Kita tidak mau melampaui angka tersebut," katanya.β€Ž

β€Ž

β€ŽHal ini pun berlaku untuk TKD PNS yang mulai diperketat. Bagi PNS yang kinerjanya yang berkinerja rendah tidak bisa dibayar mahal. Apalagi jika ASN sudah diberlakukan, yang ada hanya PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

β€Ž

"Jadi para PTT nanti akan diberi ruang untuk test menjadi P3K," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11058 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1334 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1258 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1253 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye974 personBudhi Firmansyah Surapati