Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar subsidi beras miskin (raskin) tidak diberikan dalam bentuk beras. Mengingat kualitas raskin juga sangat buruk.

Bagaimana kalau uang kontan saja yang diberikan kepada pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar) atau Jakarta One

Basuki mengatakan, tahun ini pemerintah pusat men g anggarkan subsidi untuk raskin mencapai Rp 20 triliun. Khusus untuk DKI sebesar Rp 300 miliar. Setiap satu liter raskin disubsidi sebesar Rp 7.325, sementara warga membeli dengan harga Rp 1.600 per liter.

"Subsidi begitu besar, tapi kualitas berasnya sangat jelek. Bagaimana kalau uang kontan saja yang diberikan kepada pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar) atau Jakarta One. Tapi tetap menggunakan sistem non tunai," kata Basuki saat rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, di Kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/6).

Dengan cara itu, Basuki yakin masyarakat bisa membeli beras dengan kualitas lebih baik, seperti Rojo Lele. Jika masih diberikan subdisi dalam bentuk raskin, sama saja memaksa warga untuk membeli beras kualitas jelek.

"Kalau diberikan uang kontan jadi masyarakat tidak lagi beli beras jelek. Bisa beli Rojo Lele. Kenapa harus paksa dia beli beras mutu jelek," tandasnya.

Basuki menghitung setidaknya setiap pemegang KJP bisa mendapatkan hingga Rp 1,3 juta. Sehingga masyarakat bisa memilih sendiri penggunaan anggaran itu. Dalam rapat koordinasi turut hadir, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.