DPRD DKI Jakarta menargetkan APBD Perubahan tahun 2014 sudah bisa disahkan akhir Juli mendatang.

KUA-PPAS Perubahan 2014 telah kami terima dua hari lalu. Pembahasan internal sudah kami lakukan dan harus dikebut, akhir Juli bisa ketok palu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, pembahasan APBD Perubahan harus dikebut. Pasalnya, waktu yang tersisa untuk melakukan pembangunan hanya tinggal 4,5 bulan lagi sebelum tutup buku.

"KUA-PPAS Perubahan 2014 telah kami terima dua hari lalu. Pembahasan internal sudah kami lakukan dan harus dikebut, akhir Juli bisa ketok palu," kata Ferrial, Jumat (27/6).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pemprov DKI memiliki waktu 4,5 bulan setelah APBD-P DKI 2014 disahkan. Yang terbagi atas 1,5 bulan untuk proses pengadaan lelang barang dan jasa, serta 3 bulan untuk pelaksanaan pengerjaan fisik kegiatan yang telah selesai dilelang.

"Jadi akhir Juli harus diketok palu, karena Pemprov DKI mendapatkan waktu 4,5 bulan untuk menyelesaikan seluruh program yang telah dianggarkan. Mulai dari proses lelang hingga pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Setelah melakukan pembahasan internal, DPRD akan memanggil Bappeda DKI untuk memberikan keterangan khusus tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) Perubahan 2014. Pertemuan itu akan berjalan simultan dengan penyusunan RAPBD-P 2014. "Jadi mungkin pekan depan kita akan panggil Bappeda DKI untuk menjelaskan KUA-PPAS kepada kita. Pembahasan ini sambil simultan menyusun RAPBD-P 2014," ujarnya.

Ferrial menegaskan dewan sudah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Bappeda DKI untuk memilah mana program pembangunan atau kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Penetapan 2014 yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak bisa diselesaikan.

Salah satu program pembangunan yang dimasukkan dalam APBD-P DKI 2014 adalah pembangunan tiga koridor bus Transjakarta, yakni koridor 13, 14, dan koridor 15. Selain itu, pengalihan penggunaan anggaran pengadaan 1.000 bus untuk armada Transjakarta, menjadi untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) TP Transportasi Jakarta (Trans jakarta). "Tapi masih akan dibahas lagi berapa PMP yang akan diberikan," ucapnya.