You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
U Turn Dekat Kantor Walkot Jaktim Diminta Dibuka Kembali
photo Nurito - Beritajakarta.id

U Turn Dekat Kantor Walkot Jaktim Diminta Dibuka Kembali

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana meminta agar putaran balik atau U Turn dekat kantor wali kota dibuka. Ini sebagai antisipasi adanya kemacetan di Jalan Sentra Primer akibat Terminal Pulogebang dioperasikan.

Makanya saya minta pintu keluar dekat kantor walikota harus ada U Turn atau putaran jalan

Menurut Bambang, saat Terminal Pulogebang dioperasikan diprediksi akan terjadi kemacetan parah di Jalan Sentra Primer. Sebab semua angkutan umum baik bus kota maupun angkot akan melintas di jalan tersebut. Kendaraan ini akan bertemu dengan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat yang melintas di kawasan tersebut.

"Makanya saya minta pintu keluar dekat kantor wali kota harus ada U Turn atau putaran jalan. Dulu kan ada dua, harus diadakan lagi," ujar Bambang, Jumat (3/6).

Flyover Terminal Pulogebang akan Dipasang PJU

U Turn ini dianggap sangat penting mengantisipasi lalu lintas yang padat. Termasuk di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, harus dibuatkan bundaran. Namun semua itu kembali pada kebijakan Dinas Bina Marga serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.

"Saya yakin pasti akan timbul masalah baru, soal lalu lintas di Jalan Sentra Primer. Makanya harus dicarikan antisipasi dan solusinya," tandas Bambang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11747 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati