You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Antrian PTSP Kini Sudah Dilayani Online
photo Doc - Beritajakarta.id

Nomor Antrean PTSP Bisa Didapat Secara Online

Untuk mempermudah warga masyarakat yang ingin mengurus perizinanan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI‎ kini meluncurkan sistem antrean online. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu lama-lama menunggu di ruang pelayanan.

Masyarakat dapat mengakses di PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID. Nantinya silakan diisi data dan mau mengurus izin apa, nanti akan dapat notifikasi untuk ditunjukan di loket

Kepala BPTSP DKI Jakarta, Edi Junaedi mengatakan, untuk tahap awal pihaknya menyediakan 20 nomor antrean online didalam sistem. Nantinya jika masyarakat sudah lebih mengetahui layananan tersebut maka akan ditambah jumlahnya.

Ramadan, Layanan PTSP Mengikuti Jam Kerja PNS

"Masyarakat dapat mengakses di PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID. Nantinya silakan diisi data dan mau mengurus izin apa, nanti akan dapat notifikasi untuk ditunjukan di loket," ujarnya, Jumat (3/6).

‎Adapun sejumlah manfaat dengan adanya layanan online tersebut selain memangkas waktu tunggu, diharapkan juga untuk mengindari calo. Saat sudah mendapatkan nomor antrean dari rumah bisa langsung datang dan dilayani petugas.

"Layanan ini sudah dilaunching semenjak seminggu lalu. Memang belum banyak masyarakat yang terinfokan, kita harap bisa memudahkan masyarakat dan lebih menghemat waktu dibanding datang kemari dan mengantre," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye941 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye923 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye843 personBudhi Firmansyah Surapati