You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakut Sosialisasikan Score Card dan KPI
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Pemkot Jakut Sosialisasikan Score Card dan KPI

Lurah dan camat se-Jakarta Utara mendapatkan sosialisasi tentang score card atau kartu penilaian dan key performance indicator (KPI), Rabu (8/6).

Untuk itu semua pegawai harus paham dalam pengoperasian sistem KPI, karena akan mempermudah kerja camat dan lurah sesuai tupoksinya

Asisten Pemerintahan Jakarta Utara, Rusdianto mengatakan, selain sosialisasi mereka juga sekaligus melaksanakan verifikasi hasil pendataan indikator penilaian kinerja.

"Saat ini untuk penilaian kerja PNS DKI Jakarta menggunakan sistem KPI. Untuk itu semua pegawai harus paham dalam pengoperasian sistem KPI, karena akan mempermudah kerja camat dan lurah sesuai tupoksinya," ujar Rusdiyanto.

PK RDTR Disosialisasikan ke Lurah dan Camat di Jaksel

Selain sistem KPI, lanjut Rusdianto, kini mereka mempunyai score card yang digunakan untuk penilaian kinerja. Dan untuk penilaian kinerja tersebut ada 16 indikator dengan enam variabel yang dinilai dalam score card, termasuk juga untuk pendataan dan perencanaan.

"Untuk itu saya mengimbau kepada lurah dan camat dan untuk segera mengisi score card secepatnya," tandasnya.

Adapun jadwal pelaksanaan score card untuk pendataan dimulai bulan Mei. Kemudian menyusul untuk perencanaan pada bulan Juni. Selanjutnya dari bulan Juli-November perencanaan dan pelaksanaan target dan Desember 2016 penilaian.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye985 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati