You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Gelontorkan Dana KJP Rp 32 Miliar
.
photo Nurito - Beritajakarta.id

DKI Gelontorkan Dana KJP Rp 32 Miliar

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp 32 miliar kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga akhir tahun ini.

Jika lulus biaya kuliah ditanggung DKI sampai lulus kuliah

Dana sebesar itu dialokasikan khusus untuk siswa di Ibukota yang lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di berbagai wilayah di Indonesia.

"Karena itu siswa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Wathoniyah kelas 3 SMA/SMK harus giat belajar. Sehingga bisa lulus seleksi masuk PTN tahun 2017. Jika lulus biaya kuliah ditanggung DKI sampai lulus kuliah," katanya saat buka puasa bersama di Ponpes Al Wathoniyah Asshodiriyah di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (10/6).

Dana KJP Rp 670 Miliar Segera Cair

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat menambahkan pada 2016, nominal dana KJP ditingkatkan dua kali lipta dari tahun sebelumnya. Jika tahun ini dana KJP dialokasikan Rp 32 miliar, maka tahun 2017 ditingkatkan menjadi Rp 64 miliar.

"Dari awal saya sudah sampaikan, pemegang KJP yang lulus PTN akan dikuliahkan gratis sampai wisuda. Termasuk dari Al Wathoniyah ini kalau lulus PTN ya bisa dapat beasiswa," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1259 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer