You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Percepatan Koperasi Sekolah Diminta Dipercepat
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

DPRD Minta Pembentukan Koperasi Sekolah Dipercepat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pembentukan koperasi di sekolah dipercepat. Sebab, keberadaan koperasi sekolah akan meminimalisir praktik penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kalau ada koperasi sekolah dan dilengkapi EDC (Electronic Data Capture) Bank DKI, mereka belinya di sana

‎Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta‎, Syarifuddin‎ mengatakan, saat ini masih banyak orang tua siswa yang menyalahgunaan menarik tunai KJP. Untuk menarik tunai, mereka bekerjasama dengan pihak toko seolah membeli barang kebutuhan sekolah.

"Kalau ada koperasi sekolah dan dilengkapi EDC (Electronic Data Capture) Bank DKI, mereka belinya di sana. Makanya kita minta Dinas KUMKMP mempercepat," tegasnya, Kamis (28/7).

DPRD DKI Minta Pembangunan Rusun Dipercepat

Menurut Syarifudin, jika seluruh kebutuhan sekolah disediakan di koperasi sekolah, siswa tidak perlu membeli di luar. Namun demikian, koperasi sekolah harus diawasi agar tidak menerapkan harga yang lebih tinggi dibanding pasaran.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Irwandi mengatakan, hingga saat ini sebanyak 168 koperasi sekolah sudah berbadan hukum, 186 sudah terbentuk kepengurusan dan 2040 sekolah masih dalam tahap proses pembentukan.

"Kita akan buat percontohan dulu, karena kan tidak semua sekolah SDM-nya siap. Tahun 2017 kita juga anggarkan pembentukan badan hukum," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11081 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1259 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1259 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati