You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Bisa Manfaatkan Dana Tax Amnesti Untuk Infrastruktur
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

DKI Bisa Manfaatkan Dana Tax Amnesty untuk Infrastruktur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memanfaatkan dana yang masuk dari Tax Amnesty untuk mendanai proyek infrastruktur. Sebab dana yang bisa masuk diperkirakan mencapai Rp 543 triliun.

Jadi Jakarta harus memanfaatkan Tax Amnesty yang masuk ke Ibukota, kan banyak proyek-proyek di DKI. Jadi dananya bisa buat bangun proyek-proyek

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, Doni Primanto Joewono berharap agar Pemprov DKI bisa memanfaatkan momentum ini. Salah satunya yakni melalui BUMD DKI untuk mendanai proyek infrastruktur.

"Jadi Jakarta harus memanfaatkan Tax Amnesty yang masuk ke Ibukota, kan banyak proyek-proyek di DKI. Jadi dananya bisa buat bangun proyek-proyek," kata Doni, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8).

Penghapusan Denda PKB Mempercepat Penerimaan Pajak

Dengan masuknya dana dari Tax Amnesty ini, secara langsung membuat kas di perbankan meningkat. Hal itu yang bisa dimanfaatkan untuk pinjaman dengan suku bunga yang rendah.

"Pak Gubernur minta Jakpro bisa memanfaatkan dana repatriasi di bank dengan bunga yang rendah untuk membangun infrastruktur di Jakarta," ucapnya.

Jika diperlukan juga Bank DKI disarankan bisa menerbitkan obligasi untuk dana tersebut. Sehingga dana yang ada tetap bisa berputar.

"Kalau perlu Bank DKI mengeluarkan obligasi daerah supaya langsung bisa menyerap dana repatriasi ‎itu. Ini juga bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jakarta," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11816 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1359 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1319 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1295 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1004 personBudhi Firmansyah Surapati