You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Sesalkan Pengelola The Saint Moritz Larang Masuk Petugas Biduk
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pengelola Apartemen Wajib Beri Akses Petugas Binduk

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta kepada semua pengelola apartemen di Ibukota untuk memberikan akses untuk petugas melakukan operasi bina kependudukan (Binduk).

Kalau sampai tidak bisa masuk, kita akan masuk paksa. Jadi tidak boleh melarang petugas masuk

"Yang tidak boleh masuk itu memang di wilayah-wilayah yang dilarang. Contoh, istana, itu enggak boleh‎ masuk petugas kita. Jadi karena apartemen bukan kawasan terlarang, tidak boleh pengelola di sana melarang masuk petugas kita," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/8).

Menurut Djarot, operasi binduk merupakan program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendata warga yang ada di Ibukota. Bukan hanya untuk memeriksa administrasi kependudukan, operasi ini sekaligus mencegah adanya potensi warga gelap yang berkegiatan negatif.

Walikota Jakpus Ditolak Masuk Apartemen Pesona Bahari

"‎Kalau sampai tidak bisa masuk, kita akan masuk paksa. Jadi tidak boleh melarang petugas masuk‎," tandasnya.

Sebelumnya, Pada Rabu (10/8) malam kemarin, pelaksanaan operasi binduk yang sedianya dilakukan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat di apartemen The Saint Moritz, Puri Kembangan, Kembangan, akhirnya batal digelar. Penyebabnya, pengelola apartemen melarang petugas gabungan untuk menyambangi setiap unit apartemen.‎‎

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11361 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati