Maraknya pedagang kaki lima (PKL) di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) diminta jadi perhatian serius. Tak hanya mengganggu, keberadaan PKL yang sudah overload dinilai terjadi karena tidak adanya antisipasi awal oleh petugas.

Kalau sudah penuh selalu alasan sulit ditertibkan, harus lebih sigap

Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif mengatakan, masalah PKL selalu menjadi keluhan klasik.

Menurutnya, jika memang tidak mampu ditangani sebaiknya tunjangan kinerja daerah (TKD) Satpol PP dievalusi hingga dipotong.

"Penanganan PKL adalah salah satu penentuan Scorecard mereka dan dihitung lalu dibayar dalam bentuk TKD, kalau PKL terus tumbuh sanksinya TKD harus dipotong dong," ujarnya, Selasa (16/8).

Dikatakan Syarif. petugas tidak boleh berdalih dan menyalahkan pedagang lebih dulu tiba di lokasi HBKB. Seharusnya petugas harus lebih lincah dan lebih dahulu tiba dari pedagang sendiri.

"Kalau sudah penuh selalu alasan sulit ditertibkan, harus lebih sigap, PHL yang kerja overtime saja gaji tidak naik kok, sekarang sudah diberikan gaji tinggi masa tidak lebih sigap," katanya.

Ditambahkan Syarif, jika sudah dipotong TKD masih belum bisa menangani hal tersebut maka akan diberikan sanksi lebih tinggi. Salah satunya dalam bentuk pencopotan atau demosi jabatan.

"Kalau tidak mampu ya kita harus cari yang bisa, Masih banyak orang yang antre," tandasnya.