You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bebas Biaya Notaris
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris akan Dipercepat

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan mempercepat pembelian lahan Eks Kedutaan Besar Inggris. Dirinya sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pembelian lahan tersebut.

Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN

Semula Kedubes Inggris merasa keberatan dengan biaya notaris yang dibebankan. Mengingat biaya yang diajukan cukup besar yakni 0,8-1 persen dari harga pembelian, atau senilai Rp 4,7 miliar.

"Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu tidak perlu bayar notaris," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/8).

DKI Bayar Lahan Eks Kedubes Inggris Tahun Ini

Menurut Basuki jika biaya notaris ditiadakan, maka akan memberikan keuntungan kepada Kedubes Inggris. Diharapkan tahun ini pembelian lahan bisa dilakukan. Sebab jika tidak dibayar tahun ini, mereka akan menjual kepada pihak lainnya.

"Ini kan keberatan yang dibebankan kepada pemerintah Inggris, dia harus bayar notaris. Sekarang kan kalau gitu dia bisa hemat itu yang mau kami sampaikan," ujarnya.

Rencananya lahan Eks Kedubes Inggris akan dibuat untuk taman aspirasi. Namun bangunan yang ada tidak akan dibongkar, melainkan akan dimanfaatkan.

"Gedungnya nggak kami bongkar. Kalau tanah pemerintah malah semua peruntukan boleh dipakai. Untuk kepentingan pemerintah loh," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Tegaskan Larangan Mengamen di Mikrotrans dan Halte

    access_time02-10-2026 remove_red_eye3046 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. 4.100 Benih Ikan Didistribusikan di Lima Pulau Permukiman

    access_time02-10-2026 remove_red_eye2637 personAnita Karyati
  3. Pedagang di Jalan Mangga Besar Raya Ditertibkan

    access_time30-09-2026 remove_red_eye1833 personFolmer
  4. Kontrak Kerja 895 Guru PPPK di Jakut dan Kepulauan Seribu Diperpanjang

    access_time28-09-2026 remove_red_eye1729 personAnita Karyati
  5. Syafrin Minta Pengurus RT/RW Terus Jadi Mitra Strategis Pemerintah

    access_time01-10-2026 remove_red_eye1433 personTiyo Surya Sakti