You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sosialisasi Pilkada DKI 2017, Panggung Hiburan Rakyat Digelar di Pulau Untung Jawa
photo Folmer - Beritajakarta.id

KPU Kepulauan Seribu Gelar Sosialisasi Pilkada DKI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar sosialisasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 di Pulau Untung Jawa.

Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan

Sosialisasi tersebut digelar dengan menghelat panggung hiburan rakyat yang dipenuhi ratusan warga.

Ketua KPU Kepulauan Seribu, Sumarno menyampaikan, panggung hiburan rakyat sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi seputar tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jakarta Diguyur Hujan Sejak Siang Hari

"Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan," katanya di lokasi, Minggu (21/8).

Ia mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan jika pemutakhiran data pemilih akan dimulai pekan depan sampai Oktober 2016 mendatang.

"Totalnya ada sebanyak 70 petugas akan dikerahkan untuk mendata warga di Kepulauan Seribu yang memiliki hak suara," tuturnya.

Sumarno berharap, warga di Kepulauan Seribu dapat ikut serta membantu petugas pemutakhiran data selama menjalankan tugasnya di lapangan.

"Kalau sanak saudara tidak lagi berdomisili di Pulau Seribu, nanti petugas kami masukan data pemilih ke KPU setempat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10434 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1319 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1234 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1210 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye961 personBudhi Firmansyah Surapati