You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tinjau Kantor Baru PD Pasar Jaya, Ini Pesan Djarot ke Dirut PD Pasar Jaya
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pengelolaan Pasar Harus Libatkan SKPD/UKPD

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta PD Pasar Jaya berkordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam mengelola pasar.

‎Saya perintahkan pada Dirut dan jajaran direksi PD Pasar Jaya untuk memperkuat koordinasi ke SKPD dan UKPD terkait

Sebab, selama ini pengelolaan pasar tanpa melibatkan SKPD dan UKPD dan dinilai tidak maksimal.

"‎Saya perintahkan pada dirut dan jajaran direksi PD Pasar Jaya untuk memperkuat koordinasi ke SKPD dan UKPD terkait. Enggak bisa jalan sendiri nih ngurus pasar," ujar Djarot usai meninjau Gedung Eks Pasar Hias Rias di Jalan Cikini Raya, Menteng, Senin (22/8).

PD Pasar Jaya Pindah Kantor ke Cikini

Dikatakan Djarot, agar areal pasar bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga pasar bebas dari kemacetan dibutuhkan peranan Satpol PP serta Dinas Perhubungan dan Transportasi. Jika dua instansi itu tidak dilibatkan, keadaan kawasan pasar akan semrawut.

Kemudian, Djarot juga meminta PD Pasar Jaya harus melakukan efisiensi pegawai. Dengan jumlah pegawai mencapai 1.050 orang, antara kinerja pegawai dan implementasi pengelolaan dinilai tidak sebanding.

"Sudah kalau begitu kurangi aja, melalui kebijakan tidak usah perpanjangan pensiun. Secara alamiah pertumbuhannya bisa minus dan yang nakal dipecatin," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12614 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1398 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1394 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1339 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1043 personBudhi Firmansyah Surapati