You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bangunan di Badan Kali Harus di Evaluasi
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Djarot: Kali Krukut Harus Segera Dinormalisasi

Bangunan yang berhimpitan dengan badan sungai harus dievaluasi secara menyeluruh

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejumlah sungai di Ibukota harus segera dinormalisasi. Diakuinya, sejumlah bangunan yang berdiri di bantaran sungai menyulitkan proses normalisasi.

"Kali Krukut dan Kali Grogol juga harus segera di normalisasi, karena kali sudah dipenuhi sedimen lumpur," ungkap Djarot, Minggu (28/8).

Djarot Hadiri Peluncuran Buku dan Orasi Kebangsaan

Salah satu contohnya seperti banjir yang melanda kawasan Kemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8). Bangunan rumah yang berada di bantaran sungai akhirnya jebol karena tidak kuat menahan derasnya arus air di Kali Krukut. Oleh sebab itu, izin bangunan yang berada di bantaran kali perlu pun perlu dievaluasi.

"Bangunan yang berhimpitan dengan badan sungai harus dievaluasi secara menyeluruh," kata Djarot di Kebayoran Lama, Minggu (28/8) malam.

Dikatakan Djarot, Jakarta Selatan merupakan daerah resapan serta ruang terbuka hijau, sehingga perizinan bangunan harus lebih diperketat lagi agar tidak terjadi alih fungsi.

Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur Ibukota pada Sabtu (27/8) sore kemarin serta ditambah air kiriman dari Bogor, mengakibatkan air di Kali Krukut meluap dan menggenangi kawasan Kemang, Bangka, Jakarta Selatan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10647 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1231 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati