You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Belakang Kantor Wali Kota Jakbar Marak PSK
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Belakang Kantor Wali Kota Jakbar Marak PSK

Warga Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat meminta agar kawasan CNI yang berada tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Barat ditertibkan.


Seharusnya agar kawasan itu steril dari PKL, parkir liar dan PSK, petugas rutin memonitoring ke lokasi

Sebab, selain marak pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar, kawasan itu saat ini juga menjadi tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) usia belasan.

Pantauan Beritajakarta.com di lokasi, ratusan PKL makanan dan minum membuka lapak dari tenda dan gerobak di atas saluran sejak pukul 15:00-04.00 dini hari.

3 Jalan di Jakbar Kembali Marak PSK

Tidak hanya PKL, kawasan ini juga dijadikan lahan parkir liar hingga tempat mangkal PSK.

"Memang tidak semua ABG yang nongkrong itu PSK. Para PSK di kawasan tersebut umumnya diajak kencan di luar," kata Erwin (43), warga sekitar, Senin (29/8).

Ia menyayangkan, penertiban yang digelar petugas di kawasan itu tak pernah dituntaskan. Buktinya tidak ada petugas yang berjaga di lokasi untuk melakukan penghalauan.

"Seharusnya agar kawasan itu steril dari PKL, parkir liar dan PSK, petugas rutin memonitoring ke lokasi," cetusnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat menyampaikan telah berkali-kali melakukan penertiban di kawasan CNI bersama petugas Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi.

"Dulu kita sempat tempatkan personel di lokasi. Tapi karena kekurangan personel, petugas kita suruh untuk memonitoring," jelasnya.

Tamo berjanji, dalam waktu dekat akan kembali menertibkan PKL, PSK dan parkir liar di kawasan CNI bersama petugas gabungan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1223 personAnita Karyati
  2. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1033 personFakhrizal Fakhri
  3. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye881 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pemprov DKI Bakal Hubungkan Dua JPO di Rasuna Said

    access_time05-08-2026 remove_red_eye750 personDessy Suciati
  5. Dinas LH Tangani Tumpukan Sampah di Kedaung Kaliangke

    access_time07-08-2026 remove_red_eye710 personAldi Geri Lumban Tobing